KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KETERSEDIAAN LAHAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PENELITIAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON)
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 10
Abstract
Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu usaha sektor informal berupa usaha dagang dan kadang-kadang juga sekaligus produsen. Sektor informal kadang mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban Kota dengan menggusur atau menertibkan tapi kurang memberikan solusi contohnya terjadi di jalan Pemuda Kota Cirebon Seperti dalam kasus yang di unggah oleh detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “ Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon taksediakan lahan relokasi. Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Karanggetas rencana penertiban yang di lakukan olehkjhoihihihoujpSatpolPPtersebut bukan merupakan salah satu upaya penataan dan pemberdayaan PKL. Pasalnya, bersamaan dengan dilayangkannya surat penertiban itu, Pemerintah Kota Cirebon belum menyediakan lahan relokasi bagi PKL. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon, dan bagaimana respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan metode Yuridis Empiris dan Telaah Pustaka (Library Research), yaitu suatu pendekatan yang di gunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Kebijakan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon pada dasarnya Pemerintah memberikan kebijakan dengan terus mendata para PKL dan Pemerintah juga akan membangun relokasi (Selter) untuk PKL di jalan-jalan protokoler saja sebagai salah satu bentuk kebijakan yang di berikan. Respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon dari 6 titik lahan relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon mereka para PKL merespon dengan postiif.
Authors and Affiliations
Junaedi Dan Yudi Gunawan
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41361
- DOI -
- Views 212
- Downloads 0
KONFLIK DI KAWASAN TANDUK AFRIKA: ERITREA DAN ETHIOPIA TETANGGA YANG SULIT AKUR
Eritrea dan Ethiopia adalah dua negara yang terletak di kawasan Tanduk Afrika. Bila dilihat dari sejarahnya Eritrea pernah menjadi bagian dari negara Ethiopia sebelum Eritrea memerdekakan diri pada tahun 1993. Paska ke...
PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN KASIR PADA TOSERBA YOGYA DI KABUPATEN MAJALENGKA
Kesuksesan dalam sebuah manajemen perusahaan adalah perusahaan dapat melihat kompetensi SDM serta mampu meningkatkannya sehingga menjadi karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan perusahaan. Kemampuan dalam memba...
PRO DAN KONTRA PASAL TENTANG OUTSORCING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pro dan kontra undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitia...
PROSPEK DAN PEMBERDAYAAN MEDIASI SEBAGAI CARA PENYELESAIAN ALTERNATIF PERSELISIHAN HUKUM AKIBAT PEMBERITAAN PERS
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses dan pem berdayaan mediasi sebagai cara penyelesaian alternatif perselisihan hukum akibat pemberitaan pers. Secara umum strategi penelitian ini menggunakan paradigm...
PERAN PENTING PEDOMAN ETIKA BISNIS PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Segala upaya dalam pemberantasannya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh pemerintah dengan membentuk lembaga anti rasuah maupun perusahaan dengan membentuk komite etik dan menyusun pedoman etik aga...