Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2018, Vol 5, Issue 1
Abstract
Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat teori hukum terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apa yang menjadi tujuan Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penellitian normative yang meneliti data sekunder dari berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis menggunakan Teori Hans kelsen dengan teorinya The Hirarchies of The norms, teori Jeremy Bentam, dengan teori kemanfataan, terkenal dengan sebutan The greates Happniness of The Greatest number, dan teori Satipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum bertujuan untuk membahagiakan rakyat maka disimpukan bahwa tidak adanya konsistensi antara pasalpasal dan tujuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hokum dan tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum, kesejahteran, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kesimpulannya bahwa kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Penanaman modal harus selalu berkiblat kepada Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Iindonesia 1945. Kata kunci : Teori Hukum, Undang-Undang No 25 tahun 2007, Pancasila dan UUD 45. THE CRITICISM OF LAW NUMBER 25 YEAR 2007 ABOUT INVESTMENT (THE PERSPECTIVE THEORY OF LAW) Abstrak : The background to criticize the Investment Law is Law Number 25 Year 2007 in the perspective theory of law, the purpose of the research is to know and analyze the opinion of theory and what is the purpose for the Law no. 25 Year 2007 about Investment and what is the purpose of the Law no. 25 Year 2007. The research method uses normative research that examines secondary data from various primary, secondary and tersier materials.The results of the study are based on the analysis using the Hirarchies of the norms, Jeremy Bentam's theory, with theoretical theory, known as the Greates Happniness of the Greatest number, and Satipto Rahardjo's theory, that the law is for human non- which aims to make people happy. it is concluded that the absence of consistency between the articles and the legal objectives contained in Law no. 25 of 2007 about Investment, so that it can lead to legal uncertainty and welfare, justice and prosperity for the whole People Indonesia. The conclusion that to the government and the Parliament (DPR) in every legislative regulation relating to investment should be oriented to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Theory of Law, Law No. 25 of 2007, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Authors and Affiliations
Agus Surachman
Keywords
Related Articles
- EP ID EP264599
- DOI 10.25134/unifikasi.v5i1.740
- Views 129
- Downloads 0
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
The author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settleme...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The...
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN
Abstract Public awareness of the importance of a healthy and good environment continues to grow. The formulation of the problem is how the influence of government policy in conserving water resources on environmental aw...
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)
Abstract The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district...
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA
In the era of global trade and the free market, the brand holds a very important role that requires more adequate regulatory system. The era of global trade can only be sustained if there is a healthy business competitio...