PEMISKINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Journal Title: MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman - Year 2015, Vol 0, Issue 1
Abstract
Abstrak: Penanganan terhadap persoalan korupsi merupakan tugas berat di setiap negara dalam mencapai good governance. Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi, terjadi peningkatan tindak pidana korupsi dan penyebaran pelakunya semakin meluas. Tulisan ini mencoba memberikan solusi tentang sanksi hukum pemiskinan koruptor, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum Islam. Menurut penulis, pemiskinan koruptor yang berarti sebuah hukuman untuk membuat tersangka menjadi miskin akibat aset dan harta benda yang dimilikinya sebenarnya mendapat preseden dari putusan-putusan hakim yang menyita harta koruptor. Dalam hukum pidana Islam, pemiskinan koruptor sebenarnya tidak sejalan dengan konsep ‘uqûbah atau penjatuhan sanksi bagi seorang terdakwa. Namun demikian, sebagai sebuah bentuk hukuman takzir berupa denda sejumlah uang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang terpidana kasus korupsi, tampaknya boleh dilakukan. Abstract: Impoverishment of Corruption Crime in the Perspective of Positive Criminal Law and Islamic Law. Dealing with corruption issue is a tough task of any country in achieving good governance. In Indonesia since reformation era began, there was an increase in the number of corruption crime This paper attempts to provide solution pertaining to sanctions to impoverish corruption crime, both in the perspectives of Islamic positive criminal law and Islamic penal law. According to the author, the impoverishment of corruption crime in the sense of sanction that causes the suspect in the state of poverty due to the fact that their property and asset prescribed in the precedent of the decisions of judges who confiscate criminals. In the Islamic perspective, the impoverishment of the corruption crime as punishment is not in line with a form of punishment named ‘uqûbah or impose sanctions for a defendant. Nevertheless, as a form of punishment in the form of fines as ta’zîr, an amount of money demanded by the public prosecutor against a convicted cases of corruption, perceived to be feaseable to be applied.
Authors and Affiliations
Alfitra Alfitra
Keywords
Related Articles
- EP ID EP205250
- DOI -
- Views 98
- Downloads 0
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME TENTANG KETAHANAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
Abstrak: Tulisan ini mengkaji ketahanan pesantren dalam perspektif teori struktural fungsional. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem pendidika...
AKULTURASI NILAI BUDAYA MELAYU DAN BATAK TOBA PADA MASYARAKAT MELAYU KOTA TANJUNGBALAI ASAHAN
Acculturation of the Malay and Toba Batak Cultural Values on Malay Societies in Tanjung Balai City Asahan North Sumatra. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui proses akulturasi budaya...
HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu
Islamic Human Rights and the United Nations Human Rights Declaration: in Search of Compromise. Although generally in common with the United Nations Human Rights Declaration (DUHAM), the concept of Human Rights in the Ca...
PENGARUH TAFSÎR AL-MANÂR TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR
Abstract: The Influence of Tafsir al-Manâr on Tafsir al-Azhar. Tafsir al- Manâr is a masterpiece that has become a manifestation characterizes HAMKA’s thought and aspiration as a celebrated Muslim scholar and a man of le...
MEMADUKAN KEMBALI EKSOTERISME DAN ESOTERISME DALAM ISLAM
Abstract: Reintegrating Exoterisme and Esoterisme in Islam. There have been a misnderstanding amonngst some Muslims between the exoteric of rituals or syariah and the esoteric dimension of tasawuf or mystisism in Islam....