Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2024, Vol 2, Issue 2
Abstract
Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang bergelut dengan penulisan karya ilmiah haruslah mengerti apa sesungguhnya plagiarisme itu. Metoda penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan mengimplikasikan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan bahan hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. . Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kebijakan pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburan norma.
Authors and Affiliations
Ni Putu Ika Putri Sujianti, Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
Keywords
Related Articles
- EP ID EP756199
- DOI 10.60153/ijolares.v2i2.69
- Views 7
- Downloads 0
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia
The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement...
Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia
Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau bullying merupakan suatu peristiwa yang sud...
Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional
Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengatura...
Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat...
The Importance of Protecting E-Commerce Consumer Personal Data
Technological advances offer various conveniences in human daily activities in order to meet their needs. One of the daily human activities that has changed due to the presence of technology is online buying and selling...