PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 2
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tersebut. Dalam arikel ini menggunakan metode socio legal research yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri mengenai upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dalam kesimpulannya upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan dilaksanakan dan difasilitasi oleh beberapa Satuan Kerja yang terdiri dari Satpol PP Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Polresta Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Permasalahan yang dialami anak jalanan terkait pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, pemenuhan hak identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) akan melalui proses assesment yang dilakukan oleh pihak Pekerja Sosial (PekSos) dari Dinas Sosial Kota Kediri dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Advokasi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang akan diarahkan atau dirujuk ke Satuan Kerja bersangkutan yang berwenang untuk upaya penyelesaian masalah. Anak jalanan yang berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtua mereka, sebelum mereka berbaur kembali dengan masyarakat, anak jalanan mendapat pendampingan dan pemantauan dari pihak Pekerja Sosial (PekSos) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah dibentuk disetiap kelurahan tujuannya agar masyarakat tidak memberikan stigma yang negatif kepada bekas anak jalanan.
Authors and Affiliations
Deawinadry . , Mochamad Wahid Hasyim
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355746
- DOI -
- Views 64
- Downloads 0
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sustainable development, especially in the field of agrarian law reform in Indonesia, is very necessary. To mind, the land issue is very urgent and is important to the rule in the land regulation of law which is complete...
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)
Since the onset of reform, the issue of corruption eradication has always been a central theme in law enforcement in Indonesia. Corruption is a very serious matter, as corruption can harm the stability and security of th...
IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Know Your Customer Principles for Non-Bank Financial Institutions is one of the efforts to overcome money laundering crime. Implementation of the principle of knowing customers can be seen through the implementation of c...
PERILAKU PEMILIH (VOTERS BEHAVIOR) PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN KEDIRI
This study held in 2015, a year after the presidential election took place. The method used in the research method was to use a mixed method which is the qualitative descriptive method and quantitative methods. Based on...
IMPLEMENTASI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF UNTUK MENJADI LAHAN PERUMAHAN (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)
The need for housing land is increasing as the population grows higher. This forced the developers to use the productive agricultural land to develop into residential land. The use of productive agricultural land will af...