PERAN HUKUM MARITIM TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI WILAYAH PERBATASAN

Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2017, Vol 2, Issue 5

Abstract

Hukum maritim adalah hukum yang ditegakan untuk melindungi hak negara pantai. Pada penerapannya hukum maritime digunakan untuk beberapa aspek seperti wilayah, ketentuan eksloitasi sumber daya laut, hingga pemanfaatan segala bentuk sumber daya laut. Indonesia ialah satu dari beberapa negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan alasan ini, serta untuk melindungi hak Indonesia selaku negara pantai, Indonesia telah menentapkan dasar hukum dan/atau perundang-undangan yang bertalian dengan kemaritiman. Salah satu undang-undang yang digunakan Indonesia untuk sektor kemaritiman adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-undang tersebut merupakan aturan yang dimanfaatkan untuk mengatur pemanfaatan SDA dalam sektor perikanan. Kendati demikian, keberadaan UU tersebut tidak begitu menguntungkan nelayan lokal, khususnya nelayan yang berada di wilayah perbatasan. Pada awal penetapan undang-undang memberikan dampak baik dengan menurunkan kasus illegal fishing sebanyak 322 kasus di tahun 2004. Namun pada proses UU tersebut tidak berpengaruh pada tahun-tahun berikutnya. Karena tahun pada berikutnya jumlah kasus terkesan fluktuatif hingga kenaikan signifikan di tahun 2013 yang mencapai 2.000 kasus lebih. Tidak hanya meningkatkan kuantittas illegal fishing. Tumpang tindih aturan tersebut juga membuahkan kebingungan nelayan dan penurunan hasil tangkapan, seperti Sumatra Utara, Riau, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kasus di atas mengarahkan pandangan bahwa UU Kemaritiman tidak begitu baik dalam menjaga hasil tangkapan ikan nelayan di wilayah perbatasan.

Authors and Affiliations

Andres Romulus

Keywords

Related Articles

EFISIENSI KINERJA EVAPORATOR PADA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF CAIR PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF BATAN

BATAN terbentuk dengan latar belakang penyelidikan terhadap adanyakemungkinan jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Samudra Pasifik. Pada proses produksinya efisiensi tidak pernah mencapai 100% yang menye...

AN ANLYSIS OF PHONETIC RULES ON JAVANESE ENGLISH PRONOUNCIATION IN JOKOWI’S SPEECH OF APEC 2014

This title of this research is An Anlysis of Vowel and Consonant Rules on Javanese English Pronounciation in Jokowi’s Speech of APEC CEO summit 2014. The mini research is aimed to answer two points: How the President s...

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH

Rekonstruksi hukum meliputi tiga dimensi yaitu substansi, struktur dan kultu. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan revitalisasi hukum dengan memperhatikan aspek menyeluruh struktur hukum yang ada. Kondisi ini sebagai be...

PERANAN SUPERVISI MODEL KREATIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SMAS PGRI 3 BANDUNG DALAM MEMBUAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PROJECT BASED LEARNING (PJBL)

Proses pembelajaran di sekolah menengah atas pada saat ini, harus mengembangkan dan menanamkan pembelajaran kecakapan hidup abad 21 pada siswa, diantaranya: (1) kemampuan kemampuan memecahkan masalah, (2) kreatif (3)...

PENGARUH KREDIT BERMASALAH TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) MELALUI MODAL SENDIRI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui Modal Sendiri pada Koperasi KPRI Wirapraja Indramayu. Metode yang digunakan dalam pen...

Download PDF file
  • EP ID EP41157
  • DOI -
  • Views 210
  • Downloads 0

How To Cite

Andres Romulus (2017). PERAN HUKUM MARITIM TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI WILAYAH PERBATASAN. Jurnal Syntax Literate, 2(5), -. https://europub.co.uk./articles/-A-41157