PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 2
Abstract
The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). Article 222 in the Election Law affects the form of people's sovereignty in choosing presidential candidates on condition that it must be proposed by a political party/combination of parties participating in the election that has 20% of the total DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous DPR member election. Presidential Threshold is one way to strengthen the presidential system. On the other hand, the existence of the Presidential Threshold actually limits political parties from being able to easily nominate presidential candidates. This type of research is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach method. The results showed that the Presidential Threshold as an open legal policy whose authority was given to the framer of the Law. The Presidential Threshold is not entirely the main problem preventing the emergence of alternative diverse choices in the presidential election. But it is more about the willingness and ability of political parties to offer cadres and work programs in contesting presidential elections. Abstrak Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumya. Presidential Threshold menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial. Dilain pihak keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan metode  pendekatan konseptual (conseptualapproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Presidential Threshold tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden.
Authors and Affiliations
Sirajul Munir,
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741361
- DOI -
- Views 18
- Downloads 0
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENINGKATNYA PENIPUAN PRODUK YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA ONLINE
Penggunaan media elektronik untuk berfungsi sebagai informasi terkomputerisasi saat membuat perjanjian, organisasi yang melakukan aktivitasnya menggunakan media elektronik, misalnya web, akan melihat dampak pada pamerann...
PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). A...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM FASILITAS KESEHATAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat sehubungan dengan tindak pidana pembuangan limbah medis...
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA
Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi...
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri K...