Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh
Journal Title: Syiah Kuala Law Journal - Year 2018, Vol 2, Issue 3
Abstract
The function and the duty of Ombudsman must be implemented to overcome the maladministration which can cause disadvantageous to the state and society. This research aims to find out and describe the role of Aceh Ombudsman in supervising the work performance of Banda Aceh government and to discuss the obstacles faced by Aceh Ombudsman and prevention efforts and socialization supervising to overcome the barriers. The method used of this study is juridical-empiric approach to analyze law based on the behavior pattern related to the law regulation implementation. Based on the research result, it shows that the role of Aceh Ombudsman in supervising the government work performance in Banda Aceh has not been running appropriately yet as its function, duties, and authorities because there are still obstacles faced by the Ombudsman. Fungsi dan tugas Ombudsman harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas implementasi peran Ombudsman RI dalam pengawasan kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh dan mengetahui tentang kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman serta upaya pencegahan dan penyelesaian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola prilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur Undang-Undang, disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi.
Authors and Affiliations
T. Fitra Yusriwan, Taqwaddin Taqwaddin, Efendi Efendi
Keywords
Related Articles
- EP ID EP429297
- DOI 10.24815/sklj.v2i3.11851
- Views 83
- Downloads 0
Kewenangan Gubernur Aceh Dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam penggantian pejabat eselon II yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota....
Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada ke...
Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya sertifikat Hak Mi...
Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah
Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung membatasi pengajuan upaya hukum kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah. Pembatas...
Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian...