TANGGUNGJAWAB HUKUM KESEHATAN AHLI GIGI TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 6
Abstract
Pekerjaan menjadi ahli gigi tanpa izin dari pemerintah dan aturaan perundangudnangan yangtelah diatur akan membawa dampak besar yang di timbulkan yaitu maraknya malpraktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum kesehatan tukang ahli gigi dalam melakukan praktik yang di tinjau dari hukum dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitattif deskriptif dengan metode pendektan yuridis normatif. Yang mengkaji tantang tindakan malpraktek yang ditinjau dari hukum kesehatan, mengenai pertanggung jawaban hukum kesehatan atas tindakan malpraktek ahli gigi. Ditinjau dari Undang-Undang pemerintah yang mengatur sesuai dengan profesi ahli gigi yang dimaksud, maka dapat dilihat dari peraturan pemerintan tentang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 6 Ayat 1, kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 pada Pasal 9. Dalam peraturan terebut dijelaskan bahwa profesi “ahli gigi” tidak diberikan ijin melakukan praktik diluar kewenangannya. Dengan demikian peraturan tersebut secara tegas untuk membatasi kewenangan seorang ahli gigi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jika didapati pelanggaran profesi “ahli gigi” maka akan dikenakan sanksi berpura administratif dari pemerintah setempat atau daerah maupun pemerintah kota.
Authors and Affiliations
Yani Kamasturyani
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41319
- DOI -
- Views 228
- Downloads 0
ANALISIS INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DISDUKCAPIL KABUPATEN BREBES DALAM PRESFEKTIF LOYALITAS PUBLIK
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terkendala oleh lambatnya waktu pemrosesan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan publik, bahkan masyarakat seringkali harus bolak-balik dua sampai tiga k...
PERANAN WALI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nikah siri adalah jenis pernikahan yang pada beberapa kalangan, hal tersebut dianggap tabu, bahkan tidak dianggap sebagai suatu pernikahan yang sah. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, pernikahan siri sendiri meru...
PERANAN SUPERVISI MODEL KREATIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SMAS PGRI 3 BANDUNG DALAM MEMBUAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PROJECT BASED LEARNING (PJBL)
Proses pembelajaran di sekolah menengah atas pada saat ini, harus mengembangkan dan menanamkan pembelajaran kecakapan hidup abad 21 pada siswa, diantaranya: (1) kemampuan kemampuan memecahkan masalah, (2) kreatif (3)...
PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BPR BKK TAMAN CABANG MOGA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran hubungan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel intervening secara bersamaan atau secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan sam...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KETERSEDIAAN LAHAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PENELITIAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON)
Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu usaha sektor informal berupa usaha dagang dan kadang-kadang juga sekaligus produsen. Sektor informal kadang mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban Kota dengan...