The pohuwato resort policy efforts in responding the threating of motor vehicles in the district region
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2019, Vol 3, Issue 2
Abstract
Efforts are being made to combat criminal acts of theft in the Pohuwato Regional Police jurisdiction, namely through Pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts. Operations carried out to combat motor vehicle theft, namely: K2YD Patrol (enhanced police activities), competitive Patrols, and Ranmor Patrol. (2) The Constraints Faced by the Police in Addressing Motorized Vehicles In the Pohuwato Regional Police's Legal Area are Internal Constraints consisting of incomplete Facilities and Infrastructures, Interrupted Information Networks, inadequate members of the police in terms of demand, and support for voting. And External Constraints which consist of a lack of evidence and elections, communities that support the Police, and supporting facilities at the crime scene are inadequate.
Authors and Affiliations
Muhammad Rizal Lampatta
Keywords
Related Articles
- EP ID EP512271
- DOI -
- Views 85
- Downloads 0
RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan...
The pohuwato resort policy efforts in responding the threating of motor vehicles in the district region
Efforts are being made to combat criminal acts of theft in the Pohuwato Regional Police jurisdiction, namely through Pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts. Operations carried out to combat motor...
HAKIKAT ETIKA PROFESI HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
Tugas seorang Hakim adalah menyelesaikan masalah atau konflik dalam suatu perkara yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, baik itu kasus pidana, perdata maupun kasus perselisihan. Hakim adalah mencari dan memilah es...
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI ERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI TPS 1 DAN TPS 2 KELURAHAN KADOLO KOTA BAUBAU)
Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Untuk memb...
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah d...