TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI ERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI TPS 1 DAN TPS 2 KELURAHAN KADOLO KOTA BAUBAU)
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2016, Vol 1, Issue 1
Abstract
Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan pengaruh positif signifikant pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (B) Untuk membuktikan secara empiris apakah frekuensi mengikuti sosialisasi dan signifikant efek positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (C) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan frekuensi mengikuti sosialisasi bersama-sama dan signifikant pengaruh positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat (X1) berpengaruh Pendidikan Pemilih tapi arah negatif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 desa Kadolo Kota Baubau karena memberikan t bernilai - 3109 sedangkan kolom signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau, karena memberikan nilai t adalah 15,728, sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan diterima H2. dan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) dampak secara simultan positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Baubau kota, kar ena memberi F hitung yaitu192,290 sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi R square 0,591, hasilnya disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti bahwa 59,1% dari variasi Politik Masyarakat Partisipasi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) sedangkan sisanya 100% - 59,1% = 40,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang berada di luar persamaan..
Authors and Affiliations
Indah Kusuma Dewi
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483780
- DOI -
- Views 113
- Downloads 0
Legal aspects of changes in the calculation of the marisa national saving banks of marisa branch interest calculation methods
Banks as legal entities must also pursue profits. And one source of bank income is the interest on loan loans that have been channeled to customers. And if the bank's revenue target is threatened because the value of the...
HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER
Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan ha...
Legal law and principles in the credit in banking
In lending from banks to the public for financing purposes, each bank is required to implement the principle of prudence. The formulation of the problem in the research is how to apply the law and the principle of pruden...
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah d...
Audit of state losses by the Gorontalo attorney general in a corruption case
In the process of proving Corruption Crime, it must fulfill the three elements contained in corruption, one of the elements of which is the loss of state finances as well as the Corruption Act. To prove the State's loss,...